Konferensi Meja Bundar KMB adalah kesepakatan Indonesia dengan Belanda untuk meraih kedaulatan negara. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Kapan peristiwa KMB terjadi? KMB dimulai tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Hasil keputusan KMB adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kedaulatan ini membuat Indonesia menjadi negara serikat kerjasama dengan Indonesia-Belanda. Mengutip dari tanggal 27 Desember 1949 merupakan penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Indonesia berhasil mendesak Belanda keluar dari wilayah RI dan pengakuan kedaulatan. Tokoh konferensi Meja Bundar Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi Republik Indonesia untuk KMB. Sultan Hamid II menjadi delegasi BFO Bijeenkomst Voor Federal Overleg atau Pertemuan Musyawarah Federal. BFO berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS. Mr. van Maarseveen sebagai ketua delegasi Belanda di KMB Chritchley sebagai ketua delegasi UNCI United Nations Commission for Indonesia Hasil Konferensi Meja Bundar Konferensi Meja Bundar menghasilkan keputusan penting pada Indonesia. Tanggal 29 Oktober 1949, pihak RI dan BFO menandatangani persetujuan konstitusi RIS. Mengutip dari buku Pasti Bisa Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas IX, berikut hasil Konferensi Meja Bundar Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat RIS. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Pembahasan mengenai Irian Barat akan ditunda selama satu tahun, setelah pengakuan kedaulatan. Pemerintah RIS akan diatur dalam konstitusi yang dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB. Uni Indonesia-Belanda merupakan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia-Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda. RIS harus membayar hutang-hutang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan sejak tahun 1942. Setelah hasil konferensi diumumkan, pihak RI dan BFO kemudian menandatangani persetujuan konstitusi RIS. Persetujuan ini dilakukan tanggal 29 Oktober 1949. Perundingan NKRI Mempertahankan Kedaulatan Selain Konferensi Meja Bundar, Indonesia melakukan perjanjian dengan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia, sampai akhirnya muncul tentara Belanda dengan sekutu. Kedatangan Belanda dengan sekutu ini membuat pertempuran di beberapa daerah. Terjadi bentrokan antara rakyat dan Belanda sehingga membuat Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi. Pertempuran ini berdampak pada Indonesia dan Belanda, sampai akhirnya mencapai kesepakatan. Indonesia berusaha melakukan diplomasi dan perjanjian untuk meraih kedaulatan negara. Berikut perjanjian yang dilakukan NKRI 1. Perundingan Linggarjati Perundingan Linggarjati dilaksanakan tanggal 10 November 1946, di Cirebon. Hasil perundingan ini disusun dalam naskah kemudian ditandatangani kedua belah pihak. Berikut isi perundingan Linggarjati Pemerintah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Sumatra, dan Madura. Pemerintah RI dan Belanda menyelenggarakan berdirinya negara Indonesia Serikat. RIS akan kerjasama dengan Pemerintah Belanda membentuk UNI Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. 2. Perundingan Renville Setelah Linggarjati, ternyata Belanda melakukan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947. Agresi ini dilakukan di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi ini menjadi kecaman keras di dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara KTN. Anggota KTN terdiri dari Richard C. Kirby dari Australia perwakilan Indonesia, Paul Van Zeeland dari Belgia perwakilan Belanda, dan Prof. Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai penengah datang ke Indonesia. Perjanjian ini dilakukan pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian dilakukan di kapal USS Renville, di Teluk Jakarta. Isi perundingan Renville yaitu Persetujuan menghentikan tembak-menembak di sepanjang Garis Van Mook. Dasar-dasar politik Renville berisi kesediaan kedua belah pihak menyelesaikan secara damai. Adanya 6 pasal tambahan KTN tentang kedaulatan Indonesia di tangan Belanda, selama masa peralihan. 3. Perundingan Roem-Royen Perundingan Roem Royen dilaksanakan tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Isi perundingan Roem Royen yaitu Angkatan bersenjata dari Belanda akan menghentikan operasi militer dan membebaskan tawanan perang. Pemerintah Republik Indonesia akan datang ke KMB. Pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.

- Konferensi Meja Bundar KMB menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka. Mulai dari perang gerilya hingga Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Peristiwa KMB terjadi pada 23 Agustus-2 November 1949. Latar belakang dan tujuan Konferensi Meja Bundar Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat juga Perjanjian Renville Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia Ada perjanjian Linggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948, dan perjanjian Roem-Royen pada 1949. Diadakannya Konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen. Tujuan dari diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Dikutip dari biografi Mohammad Roem Karier Politik dan Perjuangan, 1924-1968 2002, Konferensi Meja Bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin.

Konferensi Meja Bundar – Latar Belakang, Hasil, Tujuan & Tokoh– Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar. Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Linggarjati 1947 Renville Perjanjian tahun 1948, dan Roem Royen-1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar KMB Upaya Belanda yang berniat tidak baik terhadap Indonesia untuk meruntuhkan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih dengan susah payahItu berakhir dengan kegagalan, serta mendapat kecaman keras dari dunia internasional. PBB tidak hanya diam atas masalah kedua negara ini. Banyak perundingan yang diadakan untuk mendamaikan hubungan Indonesia dengan Belanda. Konferensi Meja Bundar atau yang biasa disebut KMB adalah titik terang bagi Indonesia agar mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, juga menyelesaikan masalah antara Indonesia – Belanda dan Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka dari para penjajah. Mungkin jika Konferensi Meja Bundar ini tidak diadakan, Indonesia akan masih ada dalam genggaman para penjajah. Maka dari itu, kemerdekaan yang sudah kita raih pertahankan selama ini harus tetap kita jaga selalu. Dengan selalu berusaha unruk selalu mengharumkan dan membanggakan Indonesia, perjuangan meraih kemerdekaan dulu akan menjadi semakin berarti. Upaya untuk mengekang kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda di bawah kritik keras dari masyarakat internasional. Belanda dan Indonesia dan kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini diplomasi. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengutuk serangan militer Belanda melawan tentara Republik Indonesia dan menuntut pemulihan pemerintah Republik. Juga menyerukan kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Setelah Roem Royen-pada 6 Juli, yang efektif ditentukan oleh resolusi Dewan Keamanan, Mohammad Roem mengatakan bahwa Republik Indonesia, yang para pemimpinnya masih diasingkan di Pasifik, bersedia untuk berpartisipasi dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat transfer kedaulatan. Pemerintah Indonesia, yang telah diasingkan selama enam bulan, kembali ke ibukota sementara di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Dalam rangka untuk memastikan kesetaraan perundingan posisi antara delegasi Republik dan federal, pada paruh kedua Juli 1949 dan dari 31 Juli – 2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para peserta sepakat pada prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk konstitusi. Setelah diskusi awal yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan diadakan di Den Haag. Baca Juga Perjanjian Linggarjati Tokoh Konferensi Meja Bundar Pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949, yang disengelarakan di Den Hag. Yang diwakili oleh Drs Moh. Hatta sebagai ketua, Roem, Prof. Dr Soepomo, Dr J Leimena, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Ir Juanda, Kolonel TB Simatupang, Mr Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringodigdo. Sementara dari BFO Bijeenkomst Federaal Overleg ialah sultan Pontianak Hamid Algadri Halim, dan Yayah, 1986 236 . Deligasi dari Belanda diketuai Mr. van Maarseveen, sedangkan UNCI oleh Chritcjley. Proses terjadinya Konferensi Meja Bundar Sesampainya pada deligasi itu ke Belanda, sambutan dari Belanda cukup baik dengan menjukan keramahan dalam melayani para delegasi. Para deligasi di tempatkan di hotel mewah Kurhaus Schevenigen dan mobil – mobil mengkilap yang bika di gunakan sewaktu – waktu di butuhkan. Setiap hari angota deligasi di beri uang saku F1. 25, yang waktu itu sebanding dengan US $10, dan berdaya beli tinggi saat itu. Delegasi di bagi menjadi beberapa komisi-komisi militer dipimpin oleh Dr. J. Leimena, dan angotanya Kolonel TB Simatupang mewakili Angkatan Darat, komandor S. Suryadarma Angkatan Udara, yang menyusul belakangan, Laksamana Subiyakto Angkatan Laut dan Letnan Kolonel Daan Yahya dan letnan Kolonel Haryono. Dari pihak komisi mileter Belanda Moorman kepala staf Angkatan Laut Nedrland dan Fokkema Andre. Masalah yang sulit di pecahkan dalam konferensi itu sebagai berikut Uni Indonesia – Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerja sama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerja sama yang luas dengan organisasi permanen yang luas pula. Soal hutang. Indonesia hanya mengakui hutang – hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda saampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Akhirnya setelah memalui perundingan yang berlarut – larut pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB. Baca Juga Pengertian Dan 10 Fungsi Pendidikan Menurut Para Ahli Hasil dari Konferensi Meja Bundar KMB Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Untuk keperluan ini, KNIP menyelenggarakan sidang pada 6-14 desember 1949. Dalam sidang ini diadakan pungutan suara dengan hasil 226 suara menyatakan setuju, 62 tidak setuju, dan 31 demikian, KNIP menerima hasil-hasil keputusan KMP. Sesuai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Dalam acara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu Yuliana bertindak sebagai wakil Negeri Belanda Belanda dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovink wakil tertinggi pemerintah Belanda dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan pengakuan kedaulatan itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia. Dampak yang dirasakan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar diadakan Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagibangsa Indonesia. Karena sebagian besar hasil dari KMB berpihak pada bangsa Indonesia,sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah itu penyerahan kedaulatan yang dilakukan di negeri Belanda bertempat di ruang takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Sasseu, dan Drs. Moh. Hatta melakukan penandatanganan akta penyerahan kedaulatan. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Lovink dalam suatu upacara di Istana Merdeka menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Dengan penyerahan kedaulatan itu, secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang akan diserahkan setahun kemudian. Baca Juga Kronologis Dan Pengertian Unsur Kimia Negosiasi Konferensi Meja Bundar Pembicaraan menghasilkan sejumlah dokumen, termasuk Piagam Kedaulatan, Unity Statuta, perjanjian dan kesepakatan urusan sosial dan militer terkait ekonomi. Mereka juga menyepakati penarikan pasukan Belanda “dalam waktu sesingkat mungkin”, serta Indonesia Repbulik Serikat menyediakan paling disukai status negara ke Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, dan Republik bersedia untuk mengambil alih perjanjian perdagangan sebelumnya dinegosiasikan oleh Hindia Belanda. Namun, ada perdebatan dalam utang pemerintah kolonial Belanda dan status Papua Barat. Negosiasi mengenai utang luar negeri pemerintah berlangsung lama kolonial Hindia Belanda, dengan masing-masing pihak menyerahkan perhitungan mereka dan berdebat tentang apakah Indonesia Serikat harus menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Delegasi Indonesia adalah terutama merasa marah karena harus membayar biaya yang mereka digunakan oleh Belanda dalam aksi militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat campur tangan anggota AS di Komisi PBB untuk Indonesia, Indonesia menyadari bahwa kesediaan untuk membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kedaulatan. Pada tanggal 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Belanda. Masalah Papua Barat juga nyaris membuahkan pembicaraan menjadi jalan buntu. Delegasi Indonesia percaya bahwa Indonesia harus mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda. Di sisi lain, Belanda ditolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki hubungan etnik dengan daerah lain di Indonesia. Meskipun opini publik Belanda yang mendukung pengiriman Papua Barat ke Indonesia, kabinet Belanda khawatir tidak akan mampu untuk meratifikasi Roundtable jika titik-titik ini disepakati. Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949 kesepakatan diperoleh, status Papua Barat akan ditentukan melalui negosiasi antara Republik Indonesia Serikat dan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Tujuan diadakan Konferensi Meja Bundar Untuk mengakhiri perselisihan Indonesia — Belanda dengan jalan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan antara Republik Indonesia dengan Belanda, terutama mengenai pembentukan Negara Serikat. Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka kedudukan Indonesia telah diakui sebagai Negara yang berdaulat penuh walaupun Irian Barat masih belum termasuk di dalamnya. Hasil Atau Isi Keputusan Konferensi Meja Bundar Indonesia menjadi negara Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. RIS dan Kerajaan Belanda merupakan UNI, UNI Indonesia- Belanda itu dikepalai oleh Ratu Kerajaan Belanda. Penyerahan kedaulatan oleh, Belanda kepada Indonesia akan diIakukan selambat-Iambatnya pada akhir tahun 1949 Yang benar pengakuan kedaulatan bukan penyerahan kedaulatan. Semua hutang bekas Hindia-Belanda akan dipikul RIS. TNI menjadi inti tentera RIS dan berangsur-angsur akan mengambil-alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Kedudukan Irian Barat akan ditentukan selama-lamanya 1 tahun sesudah penyerahan kedaulatan. Baca Juga 101 Pengertian Dan Macam-Macam Seni Menurut Para Ahli Konferensi secara resmi ditutup di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949. Kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 December 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja, rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949. Rencana Belanda untuk mengekang kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan berakhir dengan kegagalan dan Belanda juga mendapat kritik keras dari masyarakat nasional. PBB tentu tidak tinggal diam melihat masalah Indonesia – Belanda ini. PBB mengadakan sejumlah perundingan dan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Indonesia – Belanda. Konferensi Meja Bundar adalah contoh pertemuan untuk membahas masalah antara kedua negara yang bermasalah ini. Konferensi Meja Bundar diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag. Indonesia diwakili oleh Drs Moh. Hatta sebagai ketua, Roem, Prof. Dr Soepomo, Dr J Leimena, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Ir Juanda, Kolonel TB Simatupang, Mr Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringodigdo. Sementara dari BFO Bijeenkomst Federaal Overleg ialah sultan Pontianak Hamid itu pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB, yaitu serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat, dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara dan mengambil alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Banyak dampak yang dapat dirasakan setelah Konferensi Meja Bundar diadakan seperti, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, konflik Indonesia dengan Belanda dapat diakhiri danbentuk Negara Serikat tidak sesuai dengan Proklamasi. Selain itu, ada beberapa dampak negatif yang dirasakan Indonesia yaitu, belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia membuat Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI. Daftar Pustaka Demikian Ulasan Tentang Konferensi Meja Bundar – Latar Belakang, Hasil, Tujuan & Tokoh Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Sahabat Setia Amin … 😀

apa yang dilakukan tokoh indonesia sebelum menghadapi kmb